LAMPUNG_INFO - Peduli Hak Asasi Manusia, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung menggelar rapat Persiapan Pengumpulan Data dan Pendampingan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (KKPHAM) Tahun 2024. Senin, (22/01/2024).
Kegiatan Rapat Persiapan Pengumpulan Data dan Pendampingan KKPHAM Tahun 2024 dihadiri dan dibuka secara langsung oleh Kadiv Yankumham Agvirta Armilia Sativa, turut mengikuti kegiatan Kabid HAM Basnamara, Kasubbid Pemajuan HAM Ferie Irza Irawan, Para Pejabat Administrator dan Pengawas serta para tamu undangan peserta kegiatan.
Adapun bertindak sebagai narasumber Bhimanda Rury, Hantara, Pengolah Data Kerja Sama, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM RI yang hadir secara virtual serta Yusnili, JFT Analis Hukum Muda Biro Hukum Pemerintah Provinsi Lampung.
Dalam rapat, Kadiv Yankumham menyampaikan bahwa Kabupaten/Kota Peduli HAM merupakan suatu tools untuk meningkatkan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan Pemajuan hak asasi manuisa (P5HAM).
“Hak Asasi Manusia ini wajib dijunjung tinggi dan ditegakkan oleh negara, oleh karena itu pemerintah sebagai perwujudan dari negara hadir menuangkan komitmen kuatnya dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025 (RANHAM)” Terang Kadiv Yankumham Dalam sambutannya.
Agvirta menerangkan bahwa pada tahun 2023 dari 15 Kabupaten/kota di Provinsi Lampung, 12 kabupaten/kota mendapatkan predikat Peduli HAM dan 3 kabupaten/kota cukup peduli. Kadiv Yankumham pun berharap ditahun 2024 semua kabupaten/kota di Provinsi Lampung dapat meraih predikat peduli HAM.
Setelah itu, Kegiatan dilanjutkan dengan Pemaparan materi oleh perwakilan Dirjen HAM Bimanda dengan judul “Evaluasi Kabupaten Kota Peduli HAM (KKP HAM) Berdasarkan Permenkumham Nomor 22 Tahun 2021 & Evaluasi RANHAM 2023” yang dilanjutkan dengan Pemaparan materi oleh perwakilan Biro Hukum Provinsi Lampung, Yusnili, dengan judul” Evaluasi Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung dan RANHAM”.
Diharapkan melalui rapat persiapan ini, dapat memberikan manfaat bagi kita semua dalam meningkatkan pemahaman dan mempersiapkan pelaksanaan program KKP HAM 2024, sehingga dapat membawa Provinsi Lampung pada pemenuhan HAM yang lebih baik dan masuk predikat 5 (lima) besar kembali seperti di tahun 2022.
(HUMAS KEMENKUMHAM LAMPUNG)
